Deklarasi Menuju WBK/WBBM Polda Undang Forkopimda

  • Kamis, 22 April 2021 - 21:39 WIB


KLIKMX.COM, PEKANBARU--Sebanyak 15 Satker dan 2 Satwil, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, hadir pada kegiatan  deklarasi pencanangan Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang di taja Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi Kamis (22/4/2021). Acara berlangsung di Aula Tribrata Lantai lima Markas Komando Polda Riau jalan Pattimura no 13 Kota Pekanbaru.

Kapolda mengatakan, deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) untuk 15 Satuan Kerja (Satker) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk 2 Satwil.


Kepada Fotkopimda, Kepala Perwakilan Ombudsman Riau serta Mitra kerja Satker, yang hadir Irjen Agung mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. 


Agung menuturkan, pada periode pertama hingga ke periode kedua itu, pihaknya telah mencapai banyak hal untuk mendukung sasaran Reformasi dan Birokrasi itu sendiri. Capaian itu dalam hal birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. 

Dalam suatu institusi, birokrasi sebut Kapolda merupakan sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan inovasi dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Hal ini, sambung Kapolda, juga sesuai tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. Peraturan ini, menurutnya, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam membangun Zona Integritas. 


''Harapan kita, kedepan Riau bisa lebih maju dan ini harus menjadi tujuan kita bersama untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani, supaya birokrasi yang sehat itu bisa dirasakan ditengah tengah masyaraka,'' jelas Agung kepada hadirin yang datang.

Sebagai contoh polisi yang mampu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, serta patut diteladani adalah sosok Iptu Razali yang sehari hari bertugas mengatur lalu lintas dan membantu warga. 

''Sosok seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat (Iptu Razali, red). Dengan moto dirinya bertekat mewujudkan mempertanggung jawabkan tugasnya bagi masyarakat,'' urai Agung.

Sambutan yang baik disampaikan Gubernur Riau Drs Syamsuar. Menurutnya, pencanangan Zona Integritas merupakan langkah dan momen yang tepat bagi Polda Riau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tata kelola yang baik. 

''Memperbaiki kualitas pelayanan, integritas, dan akuntabilitas layanan publik melalui penerapan WBK dan WBBM adalah salah satu wujud komitmen Polda Riau adalah,'' ungkap Syamsuar. 

Dia berharap, atas terlaksananya pencanangan pembangunan Zona Integritas, kedepannya Polda Riau mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pemprov Riau, sebut Syamsuar juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Riau, beserta seluruh jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polda Riau.

''Pemprov Riau mendukung sepenuhnya Polda Riau dan jajarannya untuk menuju  Zona Integritas. Dan kami juga akan bekerja sama dalam mewujudkan perubahan dan perbaikan birokrasi, utamanya di lingkungan Provinsi Riau,'' tegas Syamsuar.

Turut menanggapi Kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, H Ahmad Fitri SE. Menurutnya, forum pencanangan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani). 

''Komitmen yang diwujudkan Polda Riau ini patut kita dukung. WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) merupakan predikat yang memenuhi penataan manajemen SDM penguatan, pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik,'' kata Ahmad. 

Menurut catatannya, selama ini Polda Riau sudah banyak melaksanakan koordinasi dengan Ombudsman untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di jajarannya. 

''Sejak tahun 2015 kami sudah melakukan penilaian pelayanan dijajaran Polda Riau kususnya di jajaran Polres,'' beber Ahmad Fitri. 

Sebagai informasi kata dia, tahun ini Ombudsman kembali akan menilai dan melakukan survey, bagaimana penilaian Satker yang berada di Polda Riau dan Polres jajarannya, salah satunya pelayanan SKCK, SPKT dan lain lainnya. Menurut Ahmad Fitri, selama ini sebagian besar jajaran Polres sudah melakukan pelayanan yang cukup bagus. 

''Komitmen yang sudah ada selama ini agar bisa ditingkatkan lagi,'' ujarnya.***



Baca Juga